Badan Siber Nasional Itu Harus Punya Kemampuan Seperti National Security Agency

Badan Siber Nasional Itu Harus Punya Kemampuan Seperti National Security Agency

Beberapa hari yang lalu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang gampang terserang kejahatan siber. Dia mengacu pada sebuah penelitian pakar siber internasional. Akan tetapi, bagi ahli mahasiswa sistem informasi seperti saya, hal itu sudah jadi rahasia umum. Meskipun serangan dari Indonesia sendiri juga banyak.

Menyikapi kondisi demikian, Menko Polhukam menguatkan harus adanya badan khusus untuk melakukan proteksi dunia siber di Indonesia. Terlebih ketika ada pihak yang memang dengan sengaja bertujuan menyerang Indonesia dengan memanfaatkan teknologi siber. Karenanya dibentuklah Badan Cyber Nasional (BCN). Kabarnya akan ada 50 ahli IT yang telah dilatih menangkal serangan siber yang akan dipersiapkan untuk BCN.

BCN sendiri bukan ide baru. Menko Polhukam periode sebelumnya telah memulai meletakkan dasar-dasar pendirian BCN ini.

Media-media massa nasional menggiring opini BCN seolah dibentuk sebagai perlindungan masyarakat atas media hoax. Akan tetapi, sebenarnya fungsi BCN akan jauh lebih luas dari itu. BCN jangan sampai hanya mempunyai fungsi mengawasi konten, blokir sana blokir sini.

Seperti kata Wiranto, BCN haruslah melindungi negara dari serangan siber atas transaksi e-commerce, perbankan, perdagangan, bursa saham, pasar, peradangan online. Seharusnya, BCN ini mempunyai fungsi seperti National Security Agency (NSA), lembaga kriptografi milik Amerika Serikat. NSA bertugas mengamankan komunikasi lembaga negara. Sehingga kasus penyadapan Australia terhadap Presiden RI tidak akan terulang, misalnya.

Sebenarnya Indonesia sendiri memiliki Lembaga Sandi Negara yang mempunyai tugas seperti ini. Sehingga nantinya Lemsaneg akan menjadi embrio dari lembaga baru ini. BCN akan memperkuat fungsi Lemsaneg.

kemampuan nsa

Share this post

Post Comment