Beranda Politik Remisi untuk Koruptor

Remisi untuk Koruptor

3
0
BERBAGI

Remisi adalah salah satu harapan yang dinantikan para penghuni hotel prodeo, hotel yang tak seorang pun berminat dan berniat menginap di dalamnya. Tak terkecuali para terpidana kasus korupsi. Hal ini terus menuai pro dan kontra di dalam masyarakat, karena masyarakat tidak ingin para penjahat negara tersebut merasakan ke-enak-an.

“Mestinya koruptor itu disamakan dengan teroris yang tidak pernah diberikan remisi, sebab koruptor justru akan merasa senang jika memperoleh remisi.”Ketua KPK, Busyro Muqoddas

Remisi terhadap narapidana yang biasanya diberikan presiden ketika ada acara besar nasional, seperti HUT RI, Idul Fitri, dan sebagainya ini kerap mengalami pro dan kontra karena sebagian masyarakat menilai pemberian remisi tidak tepat sasaran. Karena hal itu ada usulan dihapuskannya remisi bagi koruptor, karena koruptor menggunakan uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk menyejahterakan rakyat.

Hal ini tentu tidak menyenangkan kita sebagai rakyat, karena uang yang harusnya bisa diberikan untuk subsidi, pembangunan dan lainnya digunakan para koruptor untuk diri pribadi dan untuk keluargannya sendiri. Berkaitan dengan hal itu, undang-undang tentang pemberian remisi harus diubah agar para koruptor di negeri ini tidak memperoleh remisi atau pengurangan hukuman.

Di hari yang Fitri, seperti saat ini seharusnya aparat negara menemukan fitrah untuk mengelola pemerintah dan negara dengan lebih baik ke depannya. Serta menjauhi praktik politik koruptif dan politik parpol yang di negara ini sangat kental nuansanya. Saya tidak perlu membuktikannya, karena Anda pasti bisa menemukan bukti itu sendiri, bukan. Tetapi, sebenarnya usulan dihapuskannya pemotongan masa hukuman atau remisi bagi terpidana kasus korupsi ternyata tidak perlu menunggu waktu lama.

Jika Kementrian Hukum dan HAM serius, penghapusan remisi bagi koruptor bisa segera dirumuskan tanpa perlu melakukan revisi Undang Undang. Bukankah, kejahatan teroris dan korupsi berada pada level di atas pidana lain. Keduanya tidak layak mendapatkan remisi karena merupakan kejahatan yang luar biasa. Korupsi dan terorisme secara langsung dan tidak langsung bisa menghancurkan harga diri bangsa. Tak luput pula, masyarakat juga menjadi korban.

Meskipun remisi adalah hak bagi napi berkelakuan baik, namun hal itu tidak menjadi penghalang penghapusan tersebut. Berdasarkan pengalaman yang dia ketahui, tidak ada napi yang berkelakuan jelek selama di tahanan. Kelakuaan baik itu bisa dibuat-buat selama di penjara. Tetapi, ketika sudah keluar, siapa yang tahu?

Cukup dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang melarang pemberian remisi bagi koruptor, masalah pasti beres. Karena, sampai sekarang tidak ada undang-undang yang mengatur pemberian remisi sampai detil. Pada aturan baru nanti dapat ditulis, untuk sementara tidak diberikan remisi bagi koruptor. Beres.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here