RKUHP harus Dikaji Lagi

RKUHP harus Dikaji Lagi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebuah peraturan peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Ilustrasi RUU KUHP. (Foto: jatim.sindonews.com)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebuah peraturan peninggalan kolonial Belanda yang dapat dikatakan sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sehingga, masyarakat mengharapkan adanya pengganti yang sesuai dengan kondisi sekarang.

Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah dan DPR RI sejak lama merancang peraturan yang lebih update dengan kondisi Indonesia saat ini. Sayangnya banyak pasal dalam RKUHP yang masih dianggap bermasalah oleh banyak orang.

Untuk pasal-pasal karet bisa dicari sendiri di internet, ada banyak pihak yang melakukan kajian terhadap keseluruhan RKUHP dan mencatat pasal yang akan menimbulkan multi-tafsir.

Pembahasan RUU yang tertutup dan tidak transparan juga menjadi polemik tersendiri yang dianggap mencederai kepercayaan dan amanat rakyat. Padahal, KUHP adalah hal yang akan menjadi pegangan dalam peradilan.

Teknis perancangan yang lebih mengambil sikap dari ahli hukum juga dirasa kurang tepat. Padahal penerapan hukum ini akan menyasar rakyat banyak. Sementara pendapat-pendapat dari umum kurang mendapat tempat di calon peraturan baru ini.

Seharusnya suara rakyat menjadi masukan agar DPR RI lebih mendalam dalam mengkaji pasal demi pasalnya. Juga diperlukan ahli bahasa untuk menghilangkan frasa yang dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran.