Cara Cepat Mendirikan Media Online Resmi Berbadan Hukum 2021

Cara Cepat Mendirikan Media Online Resmi Berbadan Hukum 2021

Mendirikan media massa online resmi yang berbadan hukum tidaklah sulit.
Media Online
Media Online (Gambar: akudigital.com)

Banyak pertanyaan yang muncul di kalangan penggiat jurnalistik online terkait cara mendirikan media online resmi berbadan hukum, seperti "Bagaimana mendirikan media online yang resmi?" atau "Apakah badan hukum media online harus berbentuk PT?".

Pada artikel kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat cara mendirikan media online resmi berbadan hukum. Saya akan membahas aspek teknis seperti pembuatan website dengan biaya minim dan juga aspek legalnya.

Cara Mendirikan Media Online: Aspek Teknis

Anda bisa dengan mudah mendirikan media online secara cepat dengan biaya nyaris nol rupiah jika memahami teknisnya.

Membuat Website Media Online

Media online identik dengan website tetapi tidak melulu, karena saat ini banyak yang mengandalkan media sosial seperti YouTube dan membuat saluran video media online.

Saya menyarankan menggunakan Blogger.com atau WordPress.org sebagai mesin website media online. Alasanya? Tentu saja karena gratis.

Blogger.com

Dengan Blogger.com, Anda bisa membuat media online berbasis blog dalam hitungan menit karena tidak harus memikirkan server untuk website. Cukup memiliki tema Blogger dengan gaya news magazine yang bahkan banyak tersedia gratis.

Jika Anda memiliki modal cukup kuat, mungkin bisa mempekerjakan programmer untuk membuat website yang spesifik sesuai keinginan.

Berikutnya Anda bisa membeli domain agar lebih terkesan profesinal. Saya menyarankan untuk membeli domain berakhiran top level domain seperti .com atau .id.

Beli Domain Sekarang!

WordPress.org

Saya lebih menyarankan menggunakan WordPress.org karena dukungannya (baca: tutorial online) lebih banyak tersedia di internet.

Anda cukup membeli domain dan hosting, pasang CMS WordPress, dan gunakan tema news magazine atau situs berita.

Saya bisa membantu Anda untuk membuat situs web berita berbasis Blogger atau WordPress. Silakan kontak di sini.

Konten Media Online

Konten yang dimaksud harus disiapkan dapat berupa teks (tulisan), gambar (foto, grafis, infogragis), audio, dan video dengan beragam topik (general) atau topik khusus (niche), seperti: sepak bola, kesehatan, teknologi, komputer, dll.

Cara Mendirikan Media Online: Aspek Legal

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan penerbitan pers resmi di Indonesia harus memiliki badan hukum. Hal yang sama berlaku untuk segala jenis media massa, baik konvensional (cetak dan elektronik) atau media online, harus berbadan hukum agar menjadi kegiatannya legal.

Dewan Pers mengisyaratkan bentuk badan hukum PT (Perseroan Terbatas) tetapi tidak menuntup kemungkinan dalam bentuk koperasi atau yayasan. Baca di sini untuk melihat penjelasan lengkap dari Dewan Pers.

Untuk mendirikan PT, Anda cukup datang ke notaris dan minta dibuatkan akta pendirian perusahaan pers. Ketentuan pendirian PT sendiri diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tahap ini, media online Anda telah dapat dikatakan sebagai media resmi dan legal.

Bergabung dengan Asosiasi Media Online

Bergabung dengan asosiasi media online tidak menjadi keharusan tetapi cukup disarankan. Paling tidak Anda akan punya teman mengobrol terkait dengan media online.

Ketentuan bergabung ini berbeda pada masing-masing asosiasi tetapi beberapa asosiasi juga bisa memberikan bantuan pendirian PT.

Standar Perusahaan Pers/Media

Dewan Pers mengatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers disebutkan, yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

  1. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
  3. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
  4. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
  5. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
  6. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.
  7. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.
  8. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.
  9. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan.
  10. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
  11. Standar perusahaan pers di atas disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, tokoh pers, serta Dewan Pers di Jakarta, 6 Desember 2007.

Sebelum disahkan, draft Standar Perusahaan Pers telah dibahas melalui serangkaian diskusi yang digelar Dewan Pers.

Verifikasi Perusahaan Pers

Media online resmi berbadan hukum memerlukan verifikasi Dewan Pers untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan jika mendapatkan perkara.

Ada beberapa komponen penting yang harus dimiliki oleh perusahaan pers, apabila ingin terverifikasi:

1. Administrasi Perusahaan

Dalam standar verifikasi yang telah diterbitkan oleh Dewan Pers, komponen pertama yang penting adalah administrasi berkaitan dengan akta pendirian perusahaan pers.

Merujuk pada peraturan di Dewan Pers, perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan itu harus tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, ada peraturan yang jelas di dalam perusahaan dan memiliki kode perilaku perusahaan.

2. Wartawan

Komponen lainnya adalah sumber daya manusia yaitu jumlah karyawan tetap, kontrak, maupun pekerja lepas di sebuah perusahaan pers.

Persoalan sumber daya manusia juga menyangkut kompetensi wartawan, berapa jumlah wartawan yang lulus pada uji kompetensi wartawan (UKW) dari tingkat muda hingga utama. Minimal ada satu wartawan tingkat utama di perusahaan pers.

3. Kondisi Fisik

Kondisi fisik juga menjadi pertimbangan verifikasi, bisa berupa alamat redaksi, ruang kerja, ruang rapat, termasuk sarana prasarana.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan juga masuk dalam komponen penting verifikasi. Kesejahteraan diukur pada bonus yang diberikan, gaji, tunjangan, hingga asuransi, juga menyangkut perlindungan kepada wartawan, apakah ada ombudsman atau dialihkan ke dewan redaksi.

5. Visi & Misi

Komponen selanjutnya adalah keberlangsungan produk pers menyangkut visi misi dari perusahaan tersebut.

Dewan Pers menyiapkan formulir untuk verifikasi. Setelah diisi, formulir tersebut diserahkan ke Dewan Pers untuk mendapatkan pengesahan.

Bila ada persyaratan yang kurang, maka Dewan Pers akan mengembalikan formulir tersebut untuk dilengkapi. Verifikasi terkadang mengharusnkan perusahaan pers dikunjungi oleh verifikator.

Keuntungan bagi perusahaan pers yang telah terverifikasi antara lain wartawan perusahaan pers akan memperoleh perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Contohnya, bila ada pihak yang tidak menerima pemberitaan dari media, padahal pemberitaan sudah mematuhi kaidah etik jurnalistik, maka Dewan Pers akan membela media massa tersebut. (Baca)

Media Online Profesional: Taat Kode Etik

Media Online profesional adalah media daring yang menaati kode etik jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber serta menguasai keterampilan jurnalistik dengan baik –teknik peliputan (reportase), wawancara, penulisan.

Kode etik yang sering dilanggar media online, juga media massa pada umumnya, adalah berimbang (balance). Banyak media yang tidak berimbang dalam pemberitaan akibat pesanan dan tekanan pihak tertentu.

Media yang dikendalikan kelompok politik tertentu, sudah pasti akan "menghamba" (mengabdi) kepada kepentingan kelompok tersebut dan jadilah ia media partisan bahkan media progaganda –bukan media profesional.

Artikel ini masih ada sambungannya, jika Anda tertarik untuk mengetahui trik SEO portal berita media online besar. (Klik Di Sini)

Referensi:
romeltea.com