Usaha Indonesia Menekan Deforestasi Sudah di Jalan yang Benar (?)

Usaha Indonesia Menekan Deforestasi Sudah di Jalan yang Benar (?)

Padahal deforestasi Indonesia yang sebenarnya lebih banyak dilakukan untuk membuka lahan sawit alih-alih untuk pembangunan jalan Presiden Jokowi.
Deforestasi
Usaha Indonesia Menekan Deforestasi Sudah di Jalan yang Benar (?)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Indonesia Siti Nurbaya Bakar membahas tentang pembangunan dan deforestasi (aktivitas penebangan hutan) di media sosial Twitter pada Rabu (3/11/2021).

Sayangnya, Menteri LHK membuat blunder yang seolah mendukung deforestasi di Indonesia. Menteri Siti Nurbaya menyebut pembangunan yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti dengan alasan emisi karbon atau deforestasi.

"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," tulis Menteri Siti Nurbaya dalam cuitannya.

Hal ini tentunya seolah membuka aib yang ditutupi oleh Presiden di forum internasional pada KTT Perubahan Iklim di Glasgow, Skotlandia. Keberhasilan (?) yang membuat usaha Indonesia menekan laju deforestasi diakui dunia.

Saat itu Jokowi menyebut deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dan berharap peserta KTT lainnya memimpin dunia mengatasi isu perubahan iklim.

Tweet Menteri LHK tentu membuat banyak pihak akhirnya membeberkan fakta deforestasi Indonesia yang sebenarnya lebih banyak dilakukan untuk membuka lahan sawit dengan cara membakar hutan alih-alih untuk pembangunan jalan.

Ketika masyarakat menggugat perusahaan yang melakukan pembakaran hutan, proses hukum justru memenangkah perusahaan yang membakar hutan. Putusan pengadilan tetap harus dihormati meski terkadang tidak adil.

Dikutip dari Media Indonesia, terbaru Mahkamah Agung pada 3 November 2021 menolak kasasi jaksa atas kasus kebakaran lahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah seluas 2.600 hektare. Putusan ini membuat perusahaan sawit PT Kumai Sentosa tetap bebas dari tuntutan ganti rugi kebakaran hutan Rp935 miliar.

Hakim seharusnya memperhatikan dampak non materi akibat dari pembakaran hutan terhadap kesehatan masyarakat. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa menyerang warga di daerah terdampak karhutla.

Putusan hakim ini memperjelas lemahnya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Padahal suah jelas hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dijamin oleh konstitusi.

Sudah, tidak usah lagi bahas deforestasi yang harus sejalan dengan pembangunan perusahaan sawit.

Kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan yang membuat saya jadi ingat pidato Presiden Soekarno pada 10 November 1961, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri."

Semoga Hari Pahlawan 10 November 2021 ini menjadi momentum bangkitnya generasi yang bisa menjadi pahlawan lingkungan hidup.