Indonesia, Revolusi Industri 4.0, Alokasi Dana R&D, dan BukaLapak

Beberapa hari yang lewat pemilik salah satu dari tujuh unicorn di Asia Tenggara, market place Bukalapak membuat heboh dunia maya dengan tweet-nya. Dalam tweet yang dibuatnya, sebenarnya tidak ada yang salah karena datanya adalam data yang memang dipublikasikan secara resmi. Hanya saja, kali ini Achmad Zaky kurang cermat melihat data.

Di tengah riuhnya suasana Pemilu 2019, di saat “pecahnya” masyarakat menjadi dua kubu, di waktu masyarakat kritis terhadap berbagai kabar yang ditenggarai hoaks, Achmad Zaky melakukan sesuatu yang berakibat fatal.

Tweet bos Bukalapak
Tangkapan layar tweet bos Bukalapak.

Mengulik Penggunaan Data

Pada tweet tersebut terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi: omong kosong industri 4.0, budget R&D (research and developent), 43.Indonesia 2B, 2016, dan sedikit harapan untuk “presiden baru”.

Pertama, “omong kosong industri 4.0” .Zaky mengkritik salah satu jualan utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan menyebutnya hanya omong kosong.

Kedua dan ketiga , “budget R&D” dan “43.Indonesia 2B”. Hal ini yang jadi alasan ia mengkritik. Ia beraggapan dengan anggaran R&D segitu, Indonesia tidak akan bersaing di revolusi industri 4.0.

Keempat, “2016”. Kemungkinan ini adalah tahun rilis dari data yang di-tweet. Dapat sama-sama kita pahami, bahwa data tersebut adalah data tahun 2016.

Benarkah?

Sebelumnya, soal dana R&D yang dimaksud Zaky adalah anggaran suatu negara yang dialokasikan untuk research and developent (bahasa Indonesia: penelitian dan pengembangan).  Dalam tulisan ini, saya akan fokus pada sumber data yang digunakan.

Data yang dipakai oleh bos Bukalapak bisa ditemukan di laman Wikipedia bahasa Inggris (pranala). Pada laman tersebut terlihat bahwa Indonesia berada pada nomor (peringkat) 43 dengan ekspenditures on R&D 2 billions od US$, PPP (kolom 3). Meski sumber data artikel Wikipedia tersebut berasal dari Bank Dunia, tetap saja data yang dipergunakan ngawur. Ia lupa memperhatikan kalau release tadi adalah berpatokan pada data di tahun 2013 (Indonesia).

Mengesampingkan semuanya, esensi yang dikatakannya benar: perhatian pemerintah terhadap riset sains dan teknologi memang masih rendah jika kita berpatokan pada negara maju. Kita bahkan kalah dari negeri jiran.

Kesimpulan

Data yang dipakai Achmad Zakiy mungkin tidak tepat tetapi mengkritik adalah sesuatu yang boleh karena kita adalah negara demokrasi. Sungguh aneh rasanya pelaku revolusi industri 4.0 mengalami perundungan dan pemboikotan bisnisnya hanya karena kritik pada pemerintah.

Seharusnya kita berterima kasih saat Zaky yang seharusnya sudah tenang dengan kekayaan Rp 1,5 triliun masih peduli pada perkembangan Indonesia. Lagipula, jika memang mengkritik Joko Widodo, apakah harus direspon pemboikotan? Lantas apa yang boleh dikritik? Sebagai pemangku kepentingan, sudah seharusnya seorang presiden mendapat kritik.

Ke depannya, pemerintah (mungkin melalui Kemenristekdikti dan LIPI) harus memperbaiki sistem publikasi data agar tidak ada lagi kasus kurang cermat membaca data. Jika pakar IT yang diundang dalam Konferensi Bank Dunia – IMF saja bisa salah membaca data, bagaimana dengan masyarakat biasa?

Berikutnya, masyarakat pendukung Joko Widodo harusnya tidak lagi mempermasalahkan Achmad Zaky.  Saya yakin orang-orang yang telah menguinstall Bukalapak ini juga tidak diundang bertemu presiden seperti sang CEO yang mengkritik pemerintah.

Artikel terkait
Komentar
Memuat...