Membaca Pergerakan Indonesia ke Depannya di Dewan Keamanan PBB

Indonesia terpilih kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Sidang Umum PBB pada 9 Juni 2018 M (bertepatan dengan 24 Ramadan 1439 H), lebih dari 2/3 anggota Majelis Umum PBB memilih Indonesia, alih-alih Maladewa untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia mendapatkan 144 suara anggota Majelis Umum PBB. Pemilihan diikuti oleh 190 negara dari total 193 anggota Majelis Umum PBB. Indonesia akan menggantikan Kazakhstan sebagai perwakilan Asia-Pasifik di Dewan Keamanan PBB.

Apa saja keuntungan yang akan didapatkan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB? Bagaimana Indonesia akan menggunakan posisinya? Berikut ulasan yang bisa menggambarkannya.

Kewenangan Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Piagam PBB telah memberikan mandat kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan PBB untuk:

  1. menginvestigasi situasi apa pun yang mengancam perdamaian dunia;
  2. merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai;
  3. meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik; dan
  4. melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya.

Dewan Keamanan PBB juga memiliki wewenang khusus untuk merekomendasikan penunjukan sekretaris jenderal PBB dan penerimaan anggota baru PBB kepada Majelis Umum terkait. Dewan Keamanan PBB juga bisa memilih hakim-hakim di Mahkamah Internasional bersama-sama Majelis Umum PBB.

Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Untuk anggota yang Dewan Keamanan PBB yang tetap adalah

Amerika Serikat, China, Inggris, Prancis, dan Rusia. Negara-negara pendiri PBB ini jelas memiliki kekuatan militer yang disegani sehingga memiliki hak veto. Hak tersebut bisa membuat kesepakatan mayoritas Majelis Umum PBB menjadi mental dan mentah kembali.

Indonesia di Dewan Keamanan PBB

Indonesia sebagai salah satu negara besar dunia telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tiga periode,1973 – 1974, 1995 – 1996 dan 2007 – 2008. Dan pada 2018 ini, Indonesia terpilih kembali untuk periode 2019 – 2020.

Indonesia akan memiliki wewenang khusus layaknya anggota Dewan Keamanan PBB lainnya. Tentunya, suara Indonesia akan lebih didengar di Dewan Keamanan PBB maupun Majelis Umum PBB. Semangat perwujudan perdamaian abadi yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 akan menjadi landasan tak terelakkan pada peran Indonesia di PBB.

Dalam beberapa berita, Menlu Retno menyampaikan ada empat fokus utama Indonesia dalam mengemban tugas baru di DK-PBB, yakni:

  1. mempromosikan upaya menjaga dan membangun perdamaian dunia dengan terus mendorong budaya dialog dalam penyelesaian konflik secara damai,
  2. Indonesia juga akan meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK-PBB,
  3. memerangi terorisme, ekstremisme, dan radikalisme dengan menyasar pada akar dari masalah tersebut, dan
  4. mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Dalam kesempatan terpisah Wapres Jusuf Kalla mengatakan fokus Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yakni menciptakan perdamaian dunia. Mulai dari upaya perdamaian di Afghanistan, permasalahan Rohingnya, dan masalah-masalah lain yang selalu dibicarakan di PBB.

Selamat berjuang Diplomat Indonesia, semoga dunia lebih damai pun juga di negeri sendiri.

Anda mungkin juga berminat
Komentar
Memuat...