Menjaga Etika Media Daring dengan Pedoman Media Siber

Dewan Pers telah mengeluarkan keputusan yang mengatur bagaimana media siber di Indonesia seharusnya dijalankan pada tahun 2012. Meskipun sebelumnya telah ada aturan yang mengatur pers secara umum. Media siber sebagai salah satu unsur jurnalistik tetap membutuhkan aturan spesifik yang mengaturnya.

Kekhawatiran terbesar terhadap pesatnya pertumbuhan media siber adalah tidak terkontrolnya lagi kaidah jurnalistik di dalamnya. Dengan mudahnya pengguna internet menuliskan berita (entah itu benar atapun bohong) di berbagai saluran media siber. Terlebih sistem user generated content yang kadang bersifat anonimitas sehingga sulit dipertanggungjawabkan dan kaidah jurnalistik akan semakin ditinggalkan.

Meskipun saat ini bukan seorang wartawan, ketika kuliah dulu saya pernah memimpin Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bergerak di bidang jurnalistik. Salah satu keputusan besar yang saya buat sebagai pemimpin adalah untuk berfokus pada produk jurnalistik siber. Saat itu saya melihat visi ke depan dimana produk jurnalistik akan semakin digerus oleh media siber.

Etika Jurnalistik di Era Media Daring

Perkembangan teknologi memicu media daring bertumbuh dengan cepat, media konvensional seperti akan menghadapi kematiannya. Banyak media konvensional telah menutup bisnis luringnya dan berfokus pada media daring. Selain media resmi, masyarakat luas juga memungkinkan menjadi jurnalis independen yang populer dengan istilah citizen journalism (bahasa Indonesia: jurnalisme warga).

Melalui blog, situs berbagi video, ataupun di media sosial, setiap individu bisa menjadi jurnalis. Hal ini membuat batasan etika jurnalistik menjadi semakin kabur. Siapa yang bisa disebut jurnalis menjadi tidak jelas lagi. Semakin ke mari, media massa tidak lagi menjadi milik wartawan. Akibatnya berita yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apakah itu sesuai fakta? Apakah beritanya akurat? Masyarakat tidak bisa menilai apakah itu hoaks atau tidak.

Rendahnya Literasi Masyakat

Dewan Pers dengan perannya sebagai pengembang dan pelindung pers di Indonesia harus mengawal regulasi dan etika media sudah berperan cukup baik. Dewan Pers telah mengawal aturan-aturan yang dikeluarkan birokrat agar sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi, ada pihak yang sering diabaikan oleh produsen jurnalisme, masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai konsumen produk jurnalistik belum menjadi fokus perhatian utama dari kebijakan.

Budaya literasi media masyarakat yang rendah membuat hoaks yang diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menjadi mudah tersebar. Penyebaran kembali hoaks oleh masyarakat luas yang tidak tahu kebenaran suatu kabar menyebabkan mereka terkena masalah. Sementara produsen hoaksnya sendiri tidak pernah diketahui.

Kita berharap masyarakat semakin baik memanfaatkan media daring, regulasi yang tidak mengabaikan industri jurnalistik dan tentunya masyarakat itu sendiri, literasi yang semakin baik ke depannya, kawalan terhadap etika jurnaslitik agat tetap pada jalurnya, dan perlindungan bagi produsen dan konsumen produk jurnalistik.

Komentar
Memuat...