Politisasi Mudik

Mudik adalah aktivitas rutin tahunan bagi masyarakat Indonesia dalam menyambut Idul Fitri. Menjelang pemilu seperti saat ini, mudik juga tak lepas dari politisasi.

Belakangan ini, politisasi yang cukup menggelitik adalah kemunculan spanduk yang bertuliskan, "YANG SETUJU GANTI PRESIDEN KLAKSON 3X" dan "Pendukung #2019GantiPresiden, Anda sedang melewati jalan Tol Pak Jokowi."

Diawali aksi seperti yang di-tweet oleh @MardaniAliSera, lewat spanduk tersebut pendukung gerakan #2019GantiPresiden mengajak untuk membunyikan klakson tiga kali dalam perjalanan mudik.

Bagi saudara2ku yang mudik, jangan lupa membunyikan klakson 3 kali "om telolet om" sebagai bentuk dukungan terhadap #2019GantiPresiden 😉. Selamat mudik dan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadhan 😇 pic.twitter.com/NgScrbkshm

— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) June 5, 2018

Pendukung Joko Widodo pun membalas dengan juga spanduk seperti yang diunggah di akun @GieWahyudi.

https://twitter.com/giewahyudi/status/1005298254823583744

Alhasil, perdebatan soal 'klaim' jalan tol dan siapa yang 'berhak' melewatinya pun ramai di kalangan warganet, sebagian menyayangkan kemunculan spanduk yang menyatakan "Anda sedang melewati jalan tol Pak Jokowi" tersebut.

Sebenarnya politisasi mudik sudah berlangsung sejak dulu. Dalam mudik gratis, misalnya, yang biasanya dilakukan oleh partai atau kandidat caleg tertentu. Melalui agenda mudik, mereka berupaya mendapat simpati dari peserta mudik gratis. Politisasi lainnya biasa dilakukan dengan memberikan semacam parsel lebaran atau sembako kepada calon pemilih potensial.

Pun politisi yang berkuasa bisa juga memainkan kebijakan publik yang bersifat makro melalui THR dan gaji ke 13 bagi ASN dan para pensiunan. Tidak berhenti disitu, bahkan pengaturan jumlah libur hari raya diperpanjang bisa dianggap memainkan politik di mudik.

Mari berharap saja politisasi mudik tidak menimbulkan gesekan besar di masyarakat Indonesia yang memang mudah terpelatuk.