Yano Kenzo Menentang Negeri Sendiri Demi Negeri Jajahan

Yano Kenzo merupakan Gubernur Chokan Sumatera Barat dari Agustus 1942 – Maret 1944. Sebagai mantan Gubernur Perfektur Toyama, Yano adalah sosok independen yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Komandan Tentara ke-25 di Sumatra. Yano memiliki kekaguman dengan masyarakat Minangkabau yang menganut tradisi matrilineal.

Sebagai pemimpin sipil, Yano Kenzo juga melakukan pendekatan sipil terhadap penduduk Minangkabau, melalui kebudayaan. Dia mendirikan wadah kebudayaan dan organisasi keagamaan agar dapat belajar lebih banyak tentang tradisi di Minangkabau. Mula-mula mendirikan Balai Penyelidikan Masjarakat Minangkabau. Kemudian mendirikan Madjelis Islam Tinggi. Hingga mendirikan Kerukanan Minangkabau, sebuah organisasi rahasia yang berfungsi sebagai jembatan antara orang-orang Minangkabau dengan dirinya. Bagi Orang Minangkabau saat itu, Kerukunan Minangkabau digunakan pula untuk melindungi diri dari tindakan kesewenang-wenangan tentara Kekaisaran Jepang. Sayangnya,di zaman kemerdekaan organisasi ini dianggap sebagai kolaborator fasis Kekaisaran Jepang.

BACA JUGA:  Dari PlasaCom Menjadi BlanjaCom

“…Minangkabau di Sumatra, yang berada di bawah yurisdiksi saya…, tampaknya sebuah suku yang paling cerdas dan maju di bidang ekonomi di antara suku-suku yang ada; dan kepedulian politik mereka pun mengagumkan. Jadi, tidak mengherankan kalau mereka ini mempunyai keinginan yang kuat untuk mengakhiri 350 tahun penindasan Belanda, dan meraih kemerdekaan penuh. Yakin bahwa tentara pendudukan Jepang akan membantu tercapainya impian jangka panjang mereka, mereka mau bekerja sama. Tetapi, setelah pendudukan berlangsung selama dua tahun, tak kunjung ada perubahan.”

— Yano Kenzo

Kerukunan Minangkabau dihuni oleh orang-orang berpengaruh Minangkabau antara lain Chatib Suleiman, Mohammad Sjafei, Dt. Madjo Urang, Syekh Djamil Djambek, Kolonel Fujiyama dan asistennya Wakamatsu. Melalui organisasi ini, Yano mendorong keberanian untuk memberikan kritik terbuka terhadap semua aspek kebijakan penguasa Jepang, alasan yang menjadikan Yano tidak melaporkan keberadaan organisasi ini kepada markas militer di Bukittinggi. Nantinya anggota-anggota dewan penasehat informal gubernur ini menjadi kelompok mayoritas di majelis perwakilan provinsi, Shu Sangi Kai, dan akhirnya menjadi mayoritas pula di Hokokai (Perhimpunan Kebaktian) cabang Sumatra Barat yang dipimpin Mohammad Sjafei pada 1944.

BACA JUGA:  Dari PlasaCom Menjadi BlanjaCom

Meski banyak menentang kebijakan Komando Tentara ke-25, tetapi Yano Kenzo tetap menjaga hubungan dengan Panglima Tentara ke-25 di Bukittinggi. Sejarawan Gusti Asnan mencatat peran Yano dalam mewujudkan hubungan baik antara rakyat Sumatera Barat dengan pemerintahan Jepang.

BACA JUGA:  Dari PlasaCom Menjadi BlanjaCom

Karena simpatinya juga pada keinginan rakyat Minangkabau untuk merdeka dan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pandangannya, Yano mengundurkan diri sebagai gubernur pada Maret 1944 dan digantikan oleh Hattori Naoaki pada bulan berikutnya. Yano menilai, tentara pendudukan Jepang sangat menyadari sumber daya Indonesia yang berlimpah dan bertekad untuk terus mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, sekalipun untuk itu Jepang terpaksa melepaskan Filipina dan Burma.

Sumber:

  1. Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998 oleh Audrey R. Kahin
Komentar
Memuat...